Nasabah Bank dengan Saldo Rekening 1 M Dimintai Info Keuangan

Pajak ialah kontrak politik di antara negara dengan masyarakat negara. Konstitusi mengamanatkan pajak jadi pungutan yang wajib dibayarkan rakyat untuk modal pembangunan.

Walau telah jadi keharusan konstitusional, bukan bermakna semua Harus Pajak telah taat. Rasio penerimaan pajak pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia masih relatif rendah.

Negara punyai hak untuk memungut pajak, serta oleh karenanya mempunyai wewenang untuk cari kekuatan pajak yang belum tergali. Sekarang, ruangan untuk menghindarkan keharusan pajak makin sempit sebab telah ada beberapa ketentuan.

Di level internasional, Program yang diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi serta Pembangunan (OECD) ini mempunyai tujuan untuk mendesak penghindaran pajak antar negara.

Lewat AEoI, otoritas pajak di Indonesia dapat bekerjasama dengan otoritas di negara lain serta memperoleh data tentang Harus Pajak Indonesia di negara itu. Serta di luar negeri juga ruangan serta peluang untuk menghindarkan pajak telah demikian kecil.

Fadli Zon Tak Setuju Ahok Jadi Komisaris Karena Bermasalah

Sesaat di negeri, pemerintah telah mempunyai UU No 9/2017 mengenai Penentuan Ketentuan Pemerintah Alternatif Undang-undang (Perppu) No 1/2017 mengenai Akses Info Keuangan untuk Kebutuhan Perpajakan Jadi Undang-undang. Dengan beleid ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diberi akses untuk mengecek data keuangan nasabah instansi keuangan bila di rasa ada keganjilan dalam laporan pajaknya.

Klausal 2 ayat (3) Perppu No 1/2017, DJP memiliki hak mendapatkan info dari instansi keuangan sedikitnya berbentuk:
1. Jati diri pemegang rekening.
2. Nomor rekening.
3. Jati diri instansi layanan keuangan.
4. Saldo atau nilai rekening.
5. Pendapatan yang berkaitan dengan rekening.

Nasabah yang menampik proses verifikasi oleh instansi keuangan serta DJP tidak dibolehkan buka rekening baru atau lakukan transaksi lewat rekeningnya, demikian ketetapan dalam klausal 2 ayat (4). Sesaat di klausal 2 (7) memperjelas kerahasiaan perbankan tidak berlaku waktu jalankan ketentuan ini.

Instansi keuangan juga harus taat, sangsi menunggu bila tidak bersedia jalankan UU No 9/2017. Klausal 7 ayat (1) Perppu No 1/2017 memperjelas, pimpinan serta/atau pegawai instansi keuangan yang tidak mengemukakan laporan, tidak melakukan mekanisme identifikasi, serta tidak memberi info yang benar dipidana dengan pidana kurungan optimal satu tahun atau denda terbanyak Rp 1 miliar. Sedang di klausal 7 (2) mengatakan instansi keuangan yang tidak taat dapat dipidana dengan denda optimal Rp 1 miliar.

Melakukan mandat UU No 17/2019, DJP sekarang mulai mengarah beberapa pemilik rekening jumbo di perbankan. Iriawan, Direktur Kontrol serta Penagihan DJP, mengutarakan merencanakan mencari rekening dengan saldo di atas Rp 1 miliar.

“Kita akan analisa datanya dahulu. Apa saldo tabungan itu pendapatan di tahun yang sama semua ataukah tidak, serta apa telah diadukan di SPT (Surat Pemberitahuan) atau belum,” ucap Iriawan.

Jika lihat rekening perbankan saja, data Instansi Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan keseluruhan rekening bank umum per September 2019 sejumlah 295,02 juta. Keseluruhan simpanan perbankan sampai Rp 5.984,42 triliun.

1 thought on “Nasabah Bank dengan Saldo Rekening 1 M Dimintai Info Keuangan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *